Indonesia di Peringkat Pertama, Bukti Pelayanan Pemerintah Cukup Baik

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menilai pemerintah bisa menjadikan referensi hasil survei Gallup World Poll (GWP) untuk terus melanjutkan sejumlah kebijakan publik yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Apalagi hasil survei yang dipublikasikan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 13 Juli lalu memperlihatkan, Indonesia berada di posisi teratas dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jauh unggul mengalahkan sejumlah negara, termasuk negara maju yang menduduki posisi lima besar negara paling berbahagia di dunia.
"Saya kira itu bisa menjadi referensi, khususnya bagaimana pemerintah bisa semakin memaksimalkan pelayanan masyarakat," ujar Agus di Jakarta, Selasa (25/7).
Survei GWP, kata Agus, harus menjadi cermin atas program-program yang sudah dijalankan, sekaligus menjadi cambuk terkait program-program berikutnya. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat mampu terwujud dengan baik.
Meski hasil survei sangat positif, Agus tetap mengingatkan. Jangan karena dinilai sudah sangat bagus, pemerintah malah menjadi lengah.
“Artinya sekarang sudah baik, ya ditingkatkan. Karena pelayanan itu tidak bisa stagnan, perlu terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Ingat, jangan sampai lengah dan terus diperbaiki. Kalau terlena bisa menjadi bumerang,” pungkas Agus.(gir/jpnn)
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio menilai pemerintah bisa menjadikan referensi hasil survei Gallup World Poll (GWP)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- PPATK Apresiasi Kinerja Pemerintah dan Polri dalam Penindakan Judi Online
- Pemerintah Klaim Utamakan Kepentingan Nasional dalam Negosiasi Dagang dengan AS
- DPR Bahas RUU Kepariwisataan, Apa Misinya?
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing