Industri Galangan Kapal Minta Relaksasi PPN Komponen
jpnn.com - JAKARTA – Pelaku usaha galangan kapal meminta pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk komponen kapal impor.
Kebijakan itu diyakini mampu mendorong industri perkapalan Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Kapal Nasional dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyatakan, sebagian bahan baku kapal produksi dalam negeri masih harus didatangkan dari luar negeri.
Ketika masuk, komponen tersebut terkena pajak pertambahan nilai sepuluh persen dan bea masuk 5–12 persen.
’’Kami harapkan agar pungutan-pungutan dihilangkan lebih dulu,’’ ujarnya di kantor Kementerian Perindustrian kemarin (4/11).
Sebanyak 70–80 persen komponen kapal yang diimpor memiliki teknologi tinggi. Misalnya, mesin kapal, pompa, dan alat navigasi.
Jika pungutan-pungutan terkait dengan impor dihilangkan, biaya pembangunan kapal maupun galangan dapat lebih murah.
Eddy mencontohkan, industri kapal di Batam berkembang pesat setelah pemerintah menetapkan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone).
JAKARTA – Pelaku usaha galangan kapal meminta pemerintah memberikan insentif berupa penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk
- Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan I 2024: Ekspansi Masih Melambat, tetapi Tetap Prospektif
- HINT Ciptakan Parfum Aroma Futuristik lewat Teknologi AI
- RUPST Tahun Buku 2023: Telkom Bagikan Dividen Rp17,68 Triliun
- Jepang Tertarik Belajar dari Indonesia Soal Pengembangan Start-Up E-Commerce
- Pembekalan Teknologi Digital untuk Nasabah PNM Terus Digeber
- Salip Mobile Banking Lain, BRImo dan Sabrina dari BRI Sabet Penghargaan