Ingat, Memberi Uang kepada PMKS Bakal Kena Denda
jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menerapkan kebijakan pemberian sanksi kepada setiap orang yang memberikan uang kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di jalanan Kota Bandung, Jawa Barat. Sanksi denda sebesar Rp 500 ribu.
Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tono Rusdiantono mengatakan, tindakan tegas tersebut berdasarkan pada penegakan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan).
Dia menyebutkan, dalam pasal 9 dikatakan bahwa sebelumnya yang diberi sanksi berlaku bagi penerima dan itu bagian dari tindakan pidana ringan.
“Kalau hanya tindak pidana nanti juga dikembalikan lagi. Tapi kami ingin memberikan efek jera berupa denda termasuk bagi pemberi uang,” katanya.
BACA JUGA: Sindikat PMKS Merajalela, Hasil Razia Didominasi Wajah Lama
Tono menambahkan, dengan memberikan denda bagi pemberi, merupakan bagian dari penegakan Perda tersebut sebagai inti terwujudnya Kota Bandung bebas dari PMKS.
“Sekarang kan semakin banyak PMKS yang ada di jalanan, itu bukan warga kami (Bandung, red), itu warga luar. Siapa yang memberikan uang, kami tidak akan main-main, kami denda juga,” katanya.
Denda tersebut dipukul rata dan tidak memandang nominal yang diberikan kepada PMKS. “Misal yang memberikan Rp 2.000 didenda Rp 500 ribu, itu kan lumayan berat. Jadi intinya Bandung bebas PMKS. Syukur-syukur bisa memberhentikan ya, tapi buat memberhentikan perlu proses,” ujarnya.
Sanksi kepada setiap orang yang memberikan uang kepada PMKS di jalanan Kota Bandung berdasarkan pada penegakan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
- Pemkot Bandung Buka Lowongan Formasi 838 ASN Untuk 2024
- Gandeng Danone-AQUA, Pemkot Bandung Revitalisasi Area Kuliner RSUP Hasan Sadikin
- Petugas PMKS Perkosa Orang Gila di Kantor Dinsos Karawang
- Susun Perda Berlandaskan Nilai Pancasila, Pemkab Gianyar Gandeng BPIP dan Kemenkumham
- Hadiri Sidang Paripurna, Wagub Mawardi Yahya Dengarkan Pandangan Fraksi Soal 4 Raperda
- Kemendagri Perkuat Sinergi Pembentukan Produk Hukum Daerah