Ingin Inovasi, Kepala Daerah Takut Dikriminalisasi

Hal yang sama disampaikan Dirjen Otda Kemendagri, Sodjuangon Situmorang. Dikatakan, di era otonomi ini kepala daerah harus melakukan terobosan-terobosan. "Tapi bisa dianggap melanggar hukum dan dikriminalisasikan. Karenanya, di revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 nanti, perlu diatur diskresi kepala daerah. Karena tanda adanya diskresi, tanpa ada perubahan-perubahan, daerah itu akan tetap tertinggal," ujar Sodjuangon. (sam/jpnn)