Ini Alasan Kemendagri Minta Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) fokus memenuhi dan menganggarkan pembangunan air minum.

Hal itu disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi saat membuka acara Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3).

“NUWSP ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Teguh seperti dikutip dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/3).

Menurutnya, pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada 2024, khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP.

"Target sebesar 30 persen pada 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, Pemda, dan BUMD air minum," bebernya.

Teguh menyebutkan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi, didominasi oleh 2 sub kegiatan yaitu dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.

Di sisi lain, di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.

"Untuk kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran aktivitas air minum daerah NUWSP, Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyusun indeks sinkronisasi NUWSP yang terdiri dari tujuh variabel untuk menilai capaian daerah," kata Teguh.