Ini Beberapa Pos di RAPBD Aceh yang Dikoreksi Kemdagri
“Misalnya bagi hasil yang sepenuhnya dibayarkan oleh provinsi, kita minta dibayarkan,” katanya.
Menurut Donny, atas kebijakan-kebijakan tersebut, perwakilan Badan Anggaran DPR Aceh dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), bisa memahami dan berjanji akan menaati. Terutama terhadap penggunaan anggaran yang sifatnya dilarang. Pernyataan menurutnya mengemuka dalam pertemuan yang digelar pada Rabu (11/2) dan Kamis (12/2) sebagai proses klarifikasi terhadap sejumlah mata anggaran dalam RAPBD Aceh.
“Setelah evaluasi dan proses klarifikasi, kita masih kita proses. Nanti dalam waktu dekat akan keluar Keputusan Mendagri. Baru kita kembalikan ke Aceh untuk disesuaikan dan disempurnakan terhadap catatan-catatan yang ada. Permendagri InsyaAllah sudah dapat terbit hari ke-15 dari proses evaluasi. Kalau tidak salah Jumat (20/2) ini. Mudah-mudahan 1-2 hari perbaikannya rampung dan segera kita naikkan ke Mendagri,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, mengapresiasi sikap Pemerintah Provinsi Aceh dan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Senpi Ilegal Jenis FN Dijual Seharga Rp 10 Juta di Pekanbaru, 4 Orang Pelaku Ditangkap
- Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Segera Bentuk Tim Pencarian Peninggalan Sejarah
- Juaini Taofik ke PPPK: Hati-Hati Menjelang Pilkada, Jangan Masuk ke Politik Praktis
- Status Internasional Bandara Pattimura Ambon Dicabut, Shively Sanssouci Berkomentar Begini
- Momen Polda Riau Gelar Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan, Lihat
- Info Terkini Dugaan Malapraktik Kepala Bayi Terputus saat Persalinan