Ini Tangkisan Yusril untuk Tudingan Ahok soal Persekongkolan

jpnn.com - JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra menyayangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja yang menuding Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi berpihak ke pakar hukum tata negara itu. Menurut Yusril, tudingan gubernur yang karib disapa dengan panggilan Ahok itu tidaklah beralasan.
“Saya tak mengenal Pak Rustam Effendi secara pribadi, bahkan tidak pernah ada kontak dengan beliau. Jadi tidaklah beralasan Pak Gubernur (Ahok, red) menuding Pak Wali Kota (Rurtam, red) bersekongkol dengan saya,” kata Yusril, Sabtu (23/4).
Sebelumnya diberitakan bahwa Ahok saat rapat penanggulangan banjir di Balai Kota, Jakarta, Jumat (22/4), mempertanyakan alasan Rustam yang tidak memindahkan warga di bawah kolong tol di kawasan Ancol. Sebab, akibat warga kolong tol itu, aliran air menuju hilir terhambat. Padahal Ahok sudah mengeluarkan perintah untuk melakukan normalisasi aliran itu sejak tahun lalu.
Yusril pun mengimbau Ahok agar bisa bertindak lebih bijak kepada Rustam. Terlebih wali kota di DKI adalah bawahan gubernur. Menurut Yusril, wali kota di DKI bukanlah pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan.
"Karena itu, jika memang gubernur punya kebijakan lakukan penggusuran, maka sebaiknya gubernur buat surat keputusan, atau paling tidak surat perintah pembongkaran. Dengan demikian, posisi wali kota dan camat tidak terpojok jika berhadapan dengan warga karena mereka hanya pejabat pelaksana belaka,” ucap Yusril.
Lebih lanjut ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengatakan, jika Ahok berani mengeluarkan surat perintah penggusuran maka akan membuat bekas bupati di Belitung Timur itu semakin gagah. “Bukan membuat wali kota dan camat serba salah berhadapan dengan warga, apalagi sampai dituding sekongkol dengan bakal calon gubernur. Kasihan wali kota dan camat,” ujarnya.(gil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Calon Haji Asal Tulungagung Meninggal Dunia Sebelum Berangkat ke Tanah Suci
- Asido Hutabarat: Kurator Wajib Mengamankan Aset Pailit
- Belum Puas, Prabowo Ingin Biaya Haji RI Lebih Murah Lagi
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- BMKG Prakirakan Sebagian Besar Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Ini Wilayahnya
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Database BKN Ada yang Tak Bisa Jadi PPPK, Bantuan Rp 3 Juta Mengucur, Ini yang Terjadi