Inkonsistensi Aturan Investasi jadi Celah Korupsi
Jumat, 01 Februari 2013 – 16:16 WIB
Karenanya, pengusaha yang sudah eksis di suatu daerah cenderung menuruti kemauan pejabat daerah demi kelangsungan usaha. "Lain soal ketika seorang pengusaha itu baru mulai berinvestasi, tentu dia bisa dengan gampang menolak permintaan dana itu,” katanya.
Selain itu Sofyan juga menyoroti perbedaan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan penggantinya. Sofyan mengaku mendapat banyak laporan adanya izin dari bupati sebelumnya yang dibatalkan oleh bupati pengganti
Bahkan ada pula konflik lahan antar pengusaha karena pejabat daerah sembarangan mengeluarkan izin usaha. Misalnya ada seorang pengusaha mengantongi izin perkebunan atas sebuah lahan, namun sang bupati juga mengeluarkan izin pertambangan di lokasi yang sama. "Apakah itu disengaja atau tidak ada koordinasi, tapi pengusaha yang datang dan merasakan investasinya berujung konflik," jelasnya.(jpnn)
JAKARTA - Pemerintah diminta menerapkan aturan investasi yang konsisten dan tidak tumpang tindih. Sebab, tumpang tundihnya aturan sering menjadi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Grab Business Forum 2024: Bahas Solusi Genjot Produktivitas Bisnis
- Sinar Mas Land & Astra Land Indonesia Berkolaborasi Kembangkan Kawasan Residensial Baru
- BRI Peduli Tebar CSR di SDN 01 dan 02 Gunung Geulis Bogor
- 50 Jurnalis dapat Beasiswa S2 dari BRI Fellowship Journalism
- Diminati Pasar, The Hudson Manhattan District Tahap 2 Dilanjutkan
- Potensi Industri Fesyen Indonesia Besar, Desainer Malah Kesulitan, Ada Apa?