Isran Noor: Tak Ada Negosiasi dengan Perusahaan Inggris

Isran pun optimis Pemerintah Indonesia akan menang. Makanya, ia menutup pintu negosiasi karena Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri sudah bertindak sesuai dengan aturan.

“Saya mau perlihatkan kepada investor dunia, bahwa negara kita memiliki peraturan.  Saya tidak ada maksud untuk menghalang-halagi investasi, justru saya ingin menjamin kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, jadi menegakan ini adalah jaminan, tanpa hukum tidak ada yang mau berinvestasi di Indonesia,” ucapnya.

Gugatan ini dipicu saat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencabut Kuasa Pertambangan (KP) 4 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kutai Timur, salah satunya adalah Grup Ridlatama karena Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah mendapatkan 4 perusahaan tersebut telah melanggar berbagai peraturan di Indonesia.

Pelanggaran yang dimaksud yaitu pelanggaran pemalsuan surat yang berdasarkan surat laporan audit khusus yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II Tahun 2008 , BPK mengindikasikan adanya lima Kuasa Pertambangan yang mereka temukan dilapangan adalah palsu, uraian dalam laporan BPK itu sangat jelas, salah satu alasannya karena kode penomoran yang terbalik.