Jabatan Ketua DPR Dibikin Maju Mundur Cantik, Apa Kata Dunia?

jpnn.com - JAKARTA - Nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto semakin santer disebut-sebut akan kembali menduduki kursi ketua DPR. Setnov -sapaan akrabnya- yang pernah lengser dari posisi ketua DPR karena kasus Papa Minta Saham, sudah disiapkan Golkar untuk kembali memimpin lembaga wakil rakyat itu.

Namun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Zaenal A Budiyono menyodorkan hitung-hitungan jika Setnov kembali menjadi ketua DPR. Menurutnya, secara prosedur memang tidak ada aturan yang dilanggar jika Setnov kembali memimpin DPR.

Namun, Zaenal menganggap ada hal lain yang membuat ketua umum Golkar pengganti Aburizal Bakrie itu tak pantas kembali menduduki posisi ketua DPR. “Secara etika tetap janggal,” katanya, Minggu (27/11).

Zaenal lantas menyodorkan alasannya. Pertama, Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) tidak pernah mencabut keputusannya tentang Setnov dalam kasus Papa Minta Saham yang menempatkan mantan bendahara umum Golkar itu sebagai terduga pencatut nama Presiden Joko Widodo.

Kedua, kata Zaenal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan Setnov soal uji materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait keabsahan rekaman pembicaraan dalam kasus Papa Minta Saham juga tak serta-merta berimplikasi pada putusan MKD. “Bila Partai Golkar menggunakan dasar putusan MK untuk mengembalikan SN ke kursi ketua DPR, argumentasi yang dibangun tidak relevan,” tegasnya.

Ketiga, Zaenal juga menilai Ade Komarudin sebagai ketua DPR tidak melakukan kesalahan signifikan. Karenanya tidak ada alasan kuat yang bisa menjadi dasar pencopotan Akom -sapaan Ade- dari kursi ketua DPR.

“Ini berlaku bagi siapa pun, tidak  hanya Akom. Ada kesan penggantian Akom yang terus didorong seperti pemaksaan atau dipaksakan,” ulasnya.

Selain itu Zaenal juga melihat ada risiko politik besar bagi Golkar jika memaksakan posisi ketua DPR dikembalikan ke Setnov. Sebab, Golkar baru saja dalam proses rekonsiliasi pasca-konflik berkepanjangan karena sengketa kepengurusan.