Jajaran Itjen Kemnaker Diminta Tingkatkan Pengawasan

Jajaran Itjen Kemnaker Diminta Tingkatkan Pengawasan
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. Foto: Humas Kemnaker RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengapresiasi jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan yang terus berupaya meningkatkan kinerja pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik “Clean dan Good Governance”.

Meski demikian, Menaker meminta jajaran Inspektorat Kemnaker agar meningkatkan kinerja dan mempertahankan prestasi laporan keuangan yang sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Itjen Kemnaker harus terus mengawal program, kebijakan pemerintah dan pengelolaan keuangan negara dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar terhindar dari korupsi,” ujar Menaker saat memberikan arahan pada acara silaturahmi keluarga besar Inspektorat Jenderal Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Selain itu, Menaker Hanif juga berpesan agar jajaran inspektorat juga membantu mempercepat proses penyerapan anggaran secara akuntabel untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Upaya menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baik adalah keharusan. Sesuai arahan Presiden Jokowi, uang negara harus dikelola secara baik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat dan manfaatnya harus dirasakan rakyat,” kata Hanif.

Menaker juga mengimbau agar jajaran inspektorat Jenderal juga mencegah para pengambil kebijakan melakukan kesalahan khususnya terkait realisasi anggaran.

“Saya percaya kerja keras membawa prestasi, mari kita buktikan kementerian ketenagakerjaan tidak kalah dengan kementerian lain," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Menaker, Inspektorat harus selalu inovatif kreatif dan profesional sebagai konsultan dan penjamin mutu pelaksanaan program dan kegiatan Kemnaker. Tolok ukur keberhasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tapi pada keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan Kemnaker.

Sesuai arahan Presiden Jokowi, uang negara harus dikelola secara baik sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat dan manfaatnya harus dirasakan rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News