Jakarta Paling Transparan Soal Anggaran

jpnn.com - JAKARTA - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran tidak memasukkan DKI Jakarta dalam objek penelitian mereka soal indeks keterbukaan Pemerintah Daerah menyediakan informasi anggaran. Sebab, DKI Jakarta memiliki mekanisme dan penganggaran yang berbeda dengan daerah lainnya.

"Di daerah lain, APBD tingkat 1 dan 2. Kalau APBD Jakarta digabung," kata Koordinator Advokasi Seknas FITRA, Muhammad Maulana dalam acara peluncuran Indeks Transparansi Anggaran 193 Pemerintah Daerah di Cikini, Jakarta, Minggu (29/9).

Namun demikian, Maulana menyatakan, DKI memiliki sistem keterbukaan anggaran yang cukup baik. Pemda DKI Jakarta sudah mempublikasikan anggaran yang umum sampai detil. "Contohnya saja, ada anggaran untuk sekolah. Hal ini menunjukan publikasi anggaran Jakarta sudah bagus," katanya.

Praktek keterbukaan informasi anggaran di DKI Jakarta, lanjut dia, tidak baru berlangsung sejak era Joko Widodo saja. "Secara overall kita lihat praktek keterbukaan informasi anggaran sudah dilakukan dari gubernur sebelumnya. Sudah dilakukan publikasi sejak tahun 2009 sampai sekarang," kata Maulana.

Seperti diketahui, ada 10 kota yang dinilai Fitra paling terbuka dalam mempublikasikan informasi anggarannya. Mereka adalah Blitar dengan skor 54,39, Probolinggo dengan skor 51,31, Surabaya dengan skor 50,07, Kediri dengan skor 48,84, Semarang dengan skor 45,53, Pontianak dengan skor 41,66, Salatiga dengan skor 38,52, Banda Aceh dengan skor 31,97, Mataram dengan skor 29,47, dan Madiun dengan skor 26,83.

Sementara itu untuk wilayah kabupaten, Kebumen menempati posisi teratas kabupaten paling terbuka dalam mempublikasikan informasi anggaran. Rinciannya adalah Kebumen dengan skor 48,25, Banyuwangi dengan skor 43,53, Lumajang dengan skor 42,76, Jepara dengan skor 41,76, Malang dengan skor 41,56, Nagan Raya dengan skor 37,23, Kudus dengan skor 35,97, Labuhan Batu dengan skor 35,36, Magetan dengan skor 34,97, dan Pamekasan dengan skor 34,87. (gil/jpnn)