Jaksa Agung Bantah Ocehan Istri Muda Gatot
jpnn.com - JAKARTA - Jaksa Agung M Prasetyo membantah Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho sudah pernah menyandang status tersangka dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumut.
Dia menegaskan, belum ada tersangka yang ditetapkan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam kasus bansos. Menurut Prasetyo, penyidik baru memeriksa sejumlah saksi dalam kasus tersebut. "Nantinya kalau sudah fixed baru penetapan tersangka. Sampai saat ini sudah 60 saksi yang diperiksa," kata Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10).
Menurut dia, nantinya jika penyidik sudah merasa yakin betul, maka akan dilakukan penetapan tersangka akan dilakukan. Dia mengatakan, kalau nanti tidak fixed, kemudian penetapan tersangka dilakukan maka berpotensi untuk digugat praperadilan. "Jadi praperadilan malah menjadi hambatan penegakan hukum," pungkasnya.
Sebelumnya istri muda Gatot, Evy Susanti mengatakan, suaminya sempat ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana bansos oleh Kejagung.
Menurut Evy, Kejagung pernah melayangkan surat penggilan pemeriksaan kepada Sekda dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus bansos. Dalam kedua surat itu tertulis nama Gatot dengan status sebagai tersangka.
"Iya dari Kejaksaan Agung awalnya itu (surat panggilan)," kata Evy usai bersaksi dalam sidang untuk terdakwa OC Kaligis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/10). (boy/jpnn)
JAKARTA - Jaksa Agung M Prasetyo membantah Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho sudah pernah menyandang status tersangka dana
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menaker Ida Sebut Dokumen Program K3 Nasional 2024-2024 untuk Tingkatkan Kemajuan
- Rektor UNU Gorontalo Diduga Lakukan Kekerasan Seksual Terhadap 11 Orang
- Kwarnas dan Kwarda Pramuka Se-Indonesia Desak Menteri Nadiem Revisi Permendikbud No 12/2024
- Mendagri Tito Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau
- Hadiri Pertemuan di Kanada, Dirjen PSLB3 Rosa Tekankan Penanganan Pencemaran Lintas Batas Polusi Plastik
- PGRI & Education International Desak Pemerintah Mengalokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen