Jangan Gagal Paham, Ini Aturan Perhitungan Utang Negara

Jangan Gagal Paham, Ini Aturan Perhitungan Utang Negara
Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan meminta masyarakat tak membuat asumsi sendiri soal perhitungan utang negara. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

Oleh karena itu, Deni Ridwan memastikan bahwa kondisi utang Indonesia masih aman dan dikelola dengan hati-hati. Terlebih defisit anggaran APBN saat ini sudah di bawah 3 persen dari GDP dan hal ini telah sejalan dengan komitmen konsolidasi fiscal kita agar segera kembali ke batas 3 persen hingga 2023.

"Dalam pengelolaan utang, Indonesia tergolong sangat aman. Kami berkomitmen dalam pengelolaan utang ini, sehingga telah dinilai cukup kredibel oleh investor, baik di dalam atau luar negeri. Terupdate, Lembaga rating R&I memberikan afirmasi rating Indonesia BBB+ dan menaikkan outlook menjadi positif," kata Deni Ridwan.

Selain itu, kata Deni, komposisi utang yang didominasi oleh domestik dibanding dari luar negeri. Per akhir Juli 2023, outstanding utang domestik dalam mata uang Rupiah mencapai 72,4 persen.

"Ini menunjukkan pengelolaan kita semakin aman karena utang yang kita terbitkan sekitar 72 persen dalam mata uang rupiah dan dijual di pasar domestik. Resiko currency-nya semakin kecil," kata Deni Ridwan.

Ke depan, DJPRR Kemenkeu memiliki strategi untuk menjaga agar pengelolaan utang Indonesia makin baik.

"Pertama, dari sisi volume diupayakan makin berkurang. Lalu dari segi komposisi, penerbitan (utang) dalam mata uang rupiah diprioitaskan, Berikutnya, kita juga kurangi refinancing risk atau menjaga rata-rata jatuh tempo semakin panjang. Saat ini rata-rata jatuh tempo utang kita pada 8,15 tahun," terang Deni Ridwan.

Terakhir, lanjut Deni, dengan meningkatkan peran dari investor ritel. Mengingat saat ini minat masyarakat untuk berinvestasi pada SBN Ritel cukup besar, sekaligus memberikan ruang investasi yang aman bagi masyarakat.

"Kita ingin menggunakan SBN Ritel tidak sekadar alat untuk mendapatkan pembiayaan untuk APBN, tetapi juga sebagai alat untuk redistribusi kekayaan," pungkas Deni.(mcr10/jpnn)

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan meminta masyarakat tak membuat asumsi sendiri soal perhitungan utang negara.


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News