Jangan Hanya Bisa Batasi BBM, Pangkas Juga Belanja Pegawai
Kamis, 26 April 2012 – 21:42 WIB
JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, mengatakan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dianggap bisa mengurangi tekanan APBN, sebenarnya dapat dicegah bila pemerintah bisa mengintensifkan penerimaan negara. Ia menambahkan, pemerintah juga harus mengurangi belanja barang dan pegawai. Menurutnya peraturan perketatan perjalanan dinas dan maksimalkan Information and Communication Technologies (ICT) untuk rapat-rapat jarak jauh. “Tiadakan snack, hidangan, protokoler yang tidak perlu,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, masih banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah ketimbang harus melakukan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. “Perketat penerimaan pajak dari berbagai sektor,” kata Dewi menjawab JPNN, Kamis (26/4), di Jakarta.
Selain itu, dia juga menyatakan solusi lainnya adalah pemerintah harus memerluas area penerimaan negara di luar pajak. Kemudian berantas korupsi dengan penegakan hukum yang tegas. “Debirokratisasi organisasi dan personil di berbagai kelembagaan,” katanya lagi.
Baca Juga:
JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani, mengatakan pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dianggap bisa mengurangi
BERITA TERKAIT
- UMKM Perempuan di Tanah Air Perlu Dukungan, Mastercard dan OPPO Ambil Bagian
- Ma'ruf Amin Puji ISSF, Dinilai Sejalan dengan Pemerintah untuk Memajukan Desa
- Peran Mandiri Agen Diperkuat untuk Memperluas Inklusi Keuangan
- GudangKripto Hadirkan Program OCOG Untuk Mahasiswa IPB
- Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Indonesia Diperkirakan Lebih Baik
- Pecegahan Kontaminasi Bromat di AMDK Harus Dilakukan oleh Semua Pihak