Jangan Menggadaikan Masyarakat Demi Kekuasaan Temporer

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, dinamika politik di Tanah Air ditandai berbagai guncangan yang cukup melelahkan dan meresahkan sejak 2016 lalu.
Politik identitas menjadi arus utama ketika oposisi politik kehilangan akal sehat untuk mengevaluasi dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dijadikan komoditas untuk meraih dukungan politik.
“Alhasil, masyarakat terbelah. Dikotomi yang kejam atas dasar SARA tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tapi juga mengancam masa depan ke-Indonesia-an yang sudah dibangun para pendiri bangsa,” ujar Boni di Jakarta, Senin (11/6).
Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, kondisi makin diperparah dengan kehadiran dan serangan ideologi dari kelompok radikal yang ingin menerapkan NKRI Syariah.
"Cukup melelahkan, tapi sampai saat ini dan sampai kapan pun, NKRI akan tetap kuat. Masyarakat merupakan kekuatan yang tak terkalahkan oleh permainan kotor para pecundang politik," katanya.
Boni menilai masyarakat merupakan modal terbesar yang tak bisa digadai untuk kepentingan kekuasaan yang temporer. Karena itu, kerja keras BIN, TNI dan Polri patut diapresiasi setinggi-tingginya.
“Bahkan dalam momen menjelang Lebaran ini, aparat tetap sibuk bekerja keras menjaga masyarakat dan bangsa,” kata Boni.(gir/jpnn)
Boni menilai masyarakat merupakan modal terbesar yang tak bisa digadai untuk kepentingan kekuasaan yang temporer.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- LSM dan Mahasiswa Dinilai Berperan Penting sebagai Penyeimbang Kekuasaan
- Wali Kota Jakarta Selatan Mendukung Program Mainstreaming HAM untuk ASN dan Masyarakat
- Jokowi Tempuh Jalur Hukum Perihal Tudingan Berijazah Palsu, Pengamat Politik Boni Hargens: Ini Pelajaran Berdemokrasi
- Muncul Desakan Lengserkan Gibran dari Kursi Wapres, Boni Bilang Mustahil
- Ketua Wanbin PKTHMTB Karawang Dorong Masyarakat Pemilik IPHPS Maju dan Sejahtera
- Pengamat: Pengesahan RUU TNI Jadi Warning Bahaya Deligitimasi Kekuasaan Pemerintahan Prabowo