Jangan Sembarangan Berhentikan Honorer

Kalau ada dasar aturannya, berarti banyak pemda yang akan mengambil langkah seperti Pemprov Sumut?

Ya, ini merupakan bagian dari penataan pegawai.Karena faktanya, di instansi pemerintahan itu yang bekerja ada PNS ada juga non PNS. Nah, ini yang harus ditata.

Jika faktanya instansi membutuhkan tenaga non PNS, dari mana diambil?

Di BKN sendiri juga ada tenaga non PNS, seperti satpam dan supir. Namun BKN mengambil mereka dari perusahaan outsorching. Karena kalau dari outsorching, selain kesejahteraan mereka terjamin, juga mereka merupakan tenaga terlatih. Kita tinggal memantau bagaimana kinerja mereka.***