JPNN.com

Jawa Pos Akan Bagikan Award untuk 8 Dirjen

Sabtu, 06 September 2008 – 10:25 WIB Jawa Pos Akan Bagikan Award untuk 8 Dirjen - JPNN.com
JAKARTA – Kinerja birokrat yang masih banyak dikeluhkan masyarakat membuat prihatin semua kalangan, termasuk Grup Jawa Pos. Untuk itu, kelompok penerbitan surat kabar terbesar di tanah air ini akan memberikan penghargaan kepada pejabat eselon satu di departemen dan kementerian dengan berbagai kriteria. 

Selama setahun, tim yang tergabung dalam IRB (Institut Reformasi Birokrasi) Indo Pos dan Jawa Pos mengamati dan meneliti performa kinerja para pejabat eselon satu di seluruh departemen/kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND).

Dari seluruh pejabat eselon satu sebanyak 500 lebih, IRB mengambil obyek penelitian 118 pejabat yang dinilai berada pada pos strategik. Tapi, dari jumlah itu, sebanyak 91 pejabat eselon satu yang bersedia diteliti. Setelah itu, tersaring menjadi 31 nominasi yang performanya secara konsisten dinilai oleh empat steering committee IRB. Yaitu, Siti Nurbaya (mantan sekjen Depdagri), Hardiyanto (mantan kepala Badan Kepegawaian Negara), Jakfar Hafsah (mantan Dirjen Tanaman Pangan), dan Sondi Amar (staf ahli Menteri PPN/Bappenas).

Akhirnya, IRB memilih 8 dirjen dan deputi yang dinilai pantas mendapat Birokrasi Award. Penghargaan ini akan diberikan oleh Wapres Jusuf Kalla pada 11 September 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kenapa yang diteliti dan dinilai hanya pejabat sekelas eselon satu?  ’’Menteri boleh hebat, presiden boleh hebat, wapres boleh hebat, tapi pejabat eselon satu adalah pelaksana kebijakan yang sesungguhnya,” ujar Chairman Grup Jawa Pos Dahlan Iskan usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden.

Dahlan diterima wapres bersama steering committe (SC) IRB, bos Rakyat Merdeka Group yang juga Ketua Umum PWI Margiono, Pimpinan Perusahaan Indo Pos Irwan Setiyawan, Pemimpin Redaksi Indo Pos Imam Syafi’i, dan Ketua Panitia Birokrasi Award Institut Reformasi Birokrasi Ariyanto.

Dahlan menjelaskan, kriteria pertama yang dinilai adalah kenegarawanan. Sebagai pejabat apakah dia berfikir atau tidak di balik setiap kebijakannya ada rakyat di sana. ’’Dia jangan berfikir keputusannya hanya untuk melayani atasan atau bawahan,” terang Dahlan.

Ketua SC IRB Siti Nurbaya menambahkan, berdasarkan tipe ini, 70 persen pejabat memiliki kategori baik, dan tujuh persen sangat baik. Namun, ada pula yang kurang dalam pemahaman kenegarawanannya, yakni sekitar 3 persen.

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...