Sabtu, 20 Juli 2019 – 16:26 WIB

Jembatan Batam-Bintan Perlu Diprioritaskan

Rabu, 06 April 2011 – 01:41 WIB
Jembatan Batam-Bintan Perlu Diprioritaskan - JPNN.COM

JAKARTA - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani terus mendekati pejabat tinggi di Jakarta, guna menuntaskan persoalan yang ada di wilayah Kepri. Setelah pada Kamis (31/3) lalu menemui Menteri Kehutanan Zulkfilfi Hasan untuk menuntaskan persoalan alih fungsi hutan, kemarin (5/4) giliran Sani menemui Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto guna memaparkan persoalan infrastruktur di Kepri.

Pada pertemuan di ruang rapat Menteri selama kurang lebih 1,5 jam itu, Sani menguraikan berbagai persoalan infrsartuktur di kepri baik itu jalan, jembatan, bendungan, hingga hingga ketersediaan air bersih. Satu per satu Sani menjelaskan persoalan infrastruktur di setiap kabupaten/kota di Kepri di hadapan Menteri PU dan Wakilnya, Hermanto Dardak serta jajaran eselon I Kementrian PU.

Yang menjadi prioritas, di antaranya adalah proyek tol lingkar Batam, Jembatan Batam-Bintan (Babin), penuntasan Rencana Tara Ruang Wilayah (RTRW) Kepri, serta usul penetapan jalan menuju Pulau Dompak sebagai jalan nasional. Khusus jalan tol lingkar Batam, Sani menegaskan, pulau industri itu harus sejak dini mengantisipasi kemacetan. "Batam itu sudah perlu tol. Karena kalau tidak diantisipasi, kemacetan di Batam bisa melebihi Jakarta," ucapnya.

Jalan tol yang akan menghubungkan pelabuhan Batu Ampar-Batam Kota-Telaga Punggur itu nantinya akan terkoneksi dengan Jembatan Batam-Bintan (Babin), hingga jalan ke Pulau Dompak yang bakal menjadi pusat pemerintahan Kepri.

Sementara di Karimun, terdapat beberapa ruas jalan yang juga perlu segera dituntaskan. Ada pun di Natuna, proyek yang segera dituntaskan adalah pembangunan irigasi di Kelarik, Embung Sebayar, serta bendungan Tapau.  "Kita berharap ada bantuan dari APBN," ucap Sani.

Namun di antara persoalan yang dipaparkan itu, Menteri PU Djoko Kirmanto tertarik dengan proyek tol Batam yang akan diintegrasikan dengan Jembatan Babin. "Yang sangat penting adalah Babin hingga Dompak. Nha jembatan itu sebaiknnya jadi tol," ucap Djoko.

Sementara untuk rencana penetapan jalan hingga Dompak menjadi jalan nasional, Djoko meminta anak buahnya di Direktorat Jendral Bina Marga untuk membahasnya. "Soal jalan biar dituntaskan Dirjen Bina Marga. Setahun atau dua tahun ini kita programkan," lanjutnya.

Sementara untuk RTRW, Djoko mengaku bahwa saat ini RTRW Kepri sudah dibahas di Kementrian yang dipimpinnya. "Cuma memang ada yang bertabrakan dengan Kehutanan. Nha kita paduserasikan terlebih dulu," urainya.

Lebih lanjut Djoko juga wanti-wanti tentang ketersediaan air baku. Joko berharap pulau-pulau di Kepri terutama yang berpenghuni bisa menyediakan air baku. "Nanti kita bantu, dengan membuat embung-embung (penampung air). Tapi tentunya tidak semua dari APBN. Kita perlu libatkan juga PDAM," ucapnya.

Namun untuk soal bendungan di beberapa wilayah di Kepri, Kementrian PU tidak bisa banyak membantu. Pasalnya, APBN hanya membantu proyek bendungan atau rigasi yang luasnya 3000 hektar. "Kalau luasnya 200 hektar kurang tentu kita tak bisa bantu. Kalaupun bisa, itu melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) langsung ke Kabupaten/kota," tambahnya.

Sedangkan Dirjen Cipta Karya Kementrian PU, Budi Yuwono, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah membentuk tim untuk meneliti ketersediaan air baku. Pasalnya, Kepri termasuk daerah yang cadangan air bakunya termasuk minim. "Untuk ukuran ibukota Provinsi, Tanjungpinang termasuk memprihatinkan," ucapnya.

Karenanya, Yuwono mengusulkan penggunaan teknologi untuk mengolah air laut menjadi air baku. Sebab kalaupun dibuat bendungan untuk menampung air hujan dan air tawar, di saat musim kemarau akan terjadi penurunan drastis.

Ia mencontohkan Sungai Galang Batang di Bintan yang selama ini dinilai potensial sebagai penyedia air baku. Masalahnya setiap musim kemarau, sebutnya, airnya surut drastis. "Kita usulkan ada kombinasi, jadi Kepri juga dengan teknologi," cetusnya seraya menambahkan, saat ini sudah ada biaya untuk menyuling air laut menjadi air baku dengan biaya hanya Rp 7 ribu per meter kubik.

Namun secara keseluruhan, Kementrian PU menyebut ada beberapa program usulan Pemprov Kepri yang sudah diprogramkan oleh Kementrian PU. "Kebetulan sudah ada beberapa program yang diusullkan, ternyata juga kami siapkan. Nanti tinggal kami koordinasikan saja," kata Djoko Kirmanto mengakhiri pertemuan.(ara/jpnn)
SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar