Jokowi Genjot Infrastruktur, Konflik Agraria Makin Subur

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika menilai, pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi banyak yang menyulut konflik agraria.

Pernyataan dikemukakan berdasarkan pengalaman KPA mendampingi masyarakat menghadapi konflik-konflik agraria selama ini.

"Contohnya, pembangunan Bandara Kertajati di Jawa Barat, kekerasan meningkat di 2016 karena tidak ada diskusi, pengganti kompensasi tidak transparan dan bersifat memaksa," ujar Dewi pada diskusi yang mengangkat tema 'Infrastruktur Era Jokowi: Efektif, Salah Sasaran atau Koruptif?' di Jakarta, Kamis (27/12)

Selain itu, aparat keamanan juga terkesan dimobilisasi untuk menghadapi masyarakat yang menyuarakan hak-haknya.

"Desa Sukamulya menolak pembangunan bandara. Sejak awal sudah banyak kepentingan. Seringkali pembangunan infrastruktur itu salah sasaran dan tidak efektif," ucapnya.

Dewi kemudian memaparkan kondisi Desa Sukamulya, Kertajati, Majalengka, yang kini menjadi lokasi Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Menurutnya, luas wilayah yang terkena proyek bandara mencapai 700 hektare. Lahan tersebut merupakan permukiman penduduk dan areal persawahan produktif. Desa Sukamulya juga termasuk lumbung pertanian di Jawa Barat.

"Jadi, sejak awal, perencanaan, analisis sudah salah kaprah," katanya.