Jokowi : Mau Tunggu 120 Tahun Lagi?
Seluas 23.447 ha dari areal kerja perusahaan kehutanan. Kemudian 45.949,59 ha diselesaikan dengan Perhutanan Sosial yang bukan berupa sertifikat tetapi akses dan boleh menggunakan lahan Kawasan hutan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
Ada perwakilan 750 orang dari Kalimantan dan 260 orang perwakilan masyarakat adat yang menerima SK biru di acara yang dihadiri ribuan warga tersebut.
Tahun ini, Jokowi meminta kementerian terkait mengeluarkan sekitar 9 juta sertifikat untuk warga.
"Tiap tahun kita tingkatkan jumlah penyerahan SK kepada penerima sehingga pada 2025 bisa tercapai target 80 pemegang SK," tegas Jokowi.
Pemberian SK tanah dari kawasan hutan untuk masyarakat diprogramkan saat ini sejak 2016 untuk menjawab permasalahan keadilan ekonomi bagi rakyat.
Yaitu dengan cara memiliki aset dan kepastian atas tanah yang selama ini dikuasai tapi tanpa kepastian, juga memperoleh tanah segar yang dilepaskan dari kawasan hutan.
BACA JUGA : Kapolri Ungkap 3 Biang Kerusuhan Papua, Siapa Saja Mereka?
Ini berarti juga memberikan kepastian hukum, selain untuk mengatasi konflik lahan terutama masyakat dengan petugas karena dianggap kawasan hutan.
Warga di 17 kabupaten di wilayah Kalimantan mendapatkan SK Biru dari program TORA yang diserahkan Presiden Joko Widodo.
- Atasi Berbagai Tantangan Isu-isu Keberlanjutan Fungsi Lingkungan, RPP jadi Terobosan & Inovasi KLHK
- Menteri Siti: Perdagangan Karbon Diatur Demi Menjaga Kedaulatan Negara
- Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan
- Buka Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Menteri Siti Singgung Penggabungan 2 Kementerian
- Kunjungi Pasar Buah Berastagi, Presiden Jokowi Belanja Jeruk, Mangga hingga Kentang
- KLHK Gelar Panggung Kolaborasi Rimbawan, Begini Pesan Menteri Siti