Jokowi Minta Pembangunan SDM Digenjot Sejak Awal 2019
jpnn.com, JAKARTA - Memasuki masa transisi pembangunan nasional bulan Januari 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur kepada sumber daya manusia (SDM).
Hal ini ditekankan presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Rabu (5/12) di Istana Negara. Forum itu dihadiri para menteri Kabinet Kerja. Pembangunan SDM pada tahun depan akan dilakukan secara besar-besaran.
"Untuk itu saya minta semua rencana kerja menteri memasukkan program ini sebanyak-banyaknya mengenai pembangunan sumber daya manusia," ujar Presiden dalam arahannya.
Sebagai contoh di Kementerian Ketenagakerjaan, presiden meminta agar pada awal tahun 2019 program pembangunan balai latihan keterampilan kerja di pondok pesantren dapat dimulai.
"Kita tahu akan dibangun kurang lebih di seribu pondok pesantren. Ini Januari harus bisa dimulai," tegasnya.
Hal yang sama juga harus dikuti oleh sejumlah kementerian lain. Di Kementerian Pertanian, para tenaga penyuluh pertanian dapat dikirimkan ke luar negeri.
"Kementerian Pertanian saya minta beberapa ratus dari PPL kita bisa di-training ke luar (negeri),” sebut mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Kemudian jumlah pelatihan dan sekolah vokasi juga dapat ditingkatkan. Misalnya di Kementerian Pariwisata bisa mengadakan vocational training, maupun training terbuka di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia (SDM).
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi