Jokowi Tangkap Sinyal Dukungan Sultan Cirebon
jpnn.com - CIREBON - Meski menerima kunjungan calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi, namun Keraton Kasepuhan Cirebon menyatakan tetap netral pada pemilu mendatang.
Sultan Sepuh, Pangeran Arif Natadiningrat mengatakan, keraton harus mengayomi seluruh rakyat Cirebon tanpa terkecuali.
"Keraton harus netral. Keraton tidak boleh ke parpol atau ormas atau politik praktis. Keraton harus melindungi semua," kata Sultan Arif saat menerima kunjungan capres Jokowi di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat, Rabu (18/6).
Meski begitu, Sultan Arif tetap meminta semua masyarakat Cirebon termasuk abdi dalem keraton untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu presiden (pilpres) bulan Juli mendatang. Ia berharap tingkat partisipasi pemilih di Cirebon tetap tinggi.
Mendengar pernyataan Sultan, Jokowi sempat melontarkan canda. Menurutnya, pernyataan Sultan Cirebon tentang netralitas keraton bersayap.
"Pak Sultan tadi bilang harus netral tapi tangannya begini terus (mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah membentuk simbol angka dua)," ujar Jokowi yang disambut tawa para anggota keluarga keraton dan warga yang memadati pendopo keraton.
Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini menambahkan, bahasa tubuh Sultan tersebut adalah kode. Namun ia enggan menyebut secara gamblang apa arti kodenya.
"Masa masyarakat Cirebon sudah dikasih kode begitu ndak ngerti," canda capres nomor urut 2 ini.
CIREBON - Meski menerima kunjungan calon presiden (capres) Joko Widodo alias Jokowi, namun Keraton Kasepuhan Cirebon menyatakan tetap netral pada
- Pendaftaran CPNS 2024: Di Sini Ada 150 Kursi Jalur Afirmasi
- Kemnaker Terus Mendorong Balai Latihan Kerja Komunitas Jadi Inkubator Wirausaha
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran Sekolah Kedinasan Siap Dibuka, Oh Betapa Senangnya, tetapi Ada yang Tak Beres
- Peluang Tenaga Kerja Indonesia Profesional dan Terampil Terbuka Lebar Bekerja di Austria
- RS Premier Bintaro Raih Penghargaan Inovasi Digital di International Patient Safety Conference
- Stasiun Kedundang Dibongkar, Pakar Nilai PT KAI Bisa Dijerat Pidana