Juni Bulan Bung Karno, Siapa Aparat Pengawal Empat Pilar?

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menetapkan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai libur nasional. 

Sedang Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, bulan Juni sebagai bulan Bung Karno. Sebab, ada beberapa hari di bulan Juni berkaitan dengan riwayat Sang Proklamator itu.

"Bulan Juni adalah bulan Bung Karno, lahirnya Pancasila kita peringati, lahirnya Bung Karno, proklamator dan penggali Pancasila juga bulan Juni (6 Juni). Wafatnya Bung Karno presiden pertama juga bulan Juni," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).

Pemerintah memang menunjukkan keseriusannya untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, termasuk juga agar tidak melupakan jasa besar pencetusnya, Bung Karno. Namun, tampaknya masih kurang serius memikirkan siapa atau instansi mana yang diberi mandat khusus menjaga kelestarian Pancasila, termasuk Konstitusi UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara itu, atau juga dikenal sebagai Empat Pilar, siapa yang harus mengurusnya?

Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pasal 25, sudah mengatur bahwa hal yang menyangkut ideologi itu menjadi urusan pemerintahan umum. Pasal tersebut mengamanatkan dibentuknya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum.

Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), sudah selesai merumuskan Rancangan PP dimaksud. Hanya saja, hingga kini RPP tersebut belum juga diteken Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi mestinya tidak melewatkan momen Bulan Bung Karno sekarang ini. Sangat tepat jika Presiden meneken RPP tersebut menjadi PP, pada Juni ini.