JPNN.com 
Junimart Sebut Panja Pemberantasan Mafia Tanah DPR Terima Ribuan Pengaduan
"Sengketa legalitas kepemilikan tanah ini paling rawan menciptakan konflik horizontal,” ungkapnya.
Dia juga menyebut kasus pertanahan terbanyak lainnya meliputi hak penguasaan tanah konflik itu terjadi antara masyarakat dengan para pemegang izin hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) serta izin penguasaan lainnya.
Ditambah lagi sengketa atas penetapan kawasan hutan di atas tanah milik masyarakat yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK).
Junimart meminta pemerintah menjalankan koordinasi dan komunikasi lintas Kementerian.
Dia juga menyarankan Presiden untuk meninjau kembali Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menerangkan sepanjang tahun 2021 ini Panja Mafia Tanah telah melakukan delapan kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pihak pengadu dalam masalah pertanahan.
Selain itu, melakukan sebanyak empat kali kunjungan kerja di antaranya di Sumatera Utara, Jawa Timur, Riau, dan Sulawesi Utara.(fri/jpnn)
Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pertanahan atau Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan hingga saat ini telah menerima 4.358 pengaduan kasus tanah dari masyarakat.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Ramai-Ramai Tolak RUU Penyiaran: Makin Dilarang, Makin Berkarya
- Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah
- PDIP Tolak Revisi UU Kementerian Negara, PAN Mengingatkan: Ada Mekanisme
- DPR RI Bakal Menyelesaikan 43 RUU yang Masih Dibahas di Tingkat I
- Bertemu Mahasiswa Indonesia di New York, Menteri AHY Jelaskan Pentingnya Hak Atas Tanah
- Bang Ace Soroti Penggerudukan Doa Rosario, Ibadah Tidak Boleh Dihalangi
