Kader PDIP dan Golkar Calon Kuat Pimpin Liga Parlemen RI-Jepang

jpnn.com - JAKARTA - Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar akan berpeluang memimpin Liga Parlemen RI-Jepang.
Saat ini, posisi ketua Liga belum terisi menyusul dirinya diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan salah satu pimpinan Liga Parlemen RI-Jepang, kini menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Akan segera kami bantu untuk ketua liga parlemen pengganti saya. Ada beberapa nama yang segera diputuskan. Ada yang dari PDIP, Golkar. Salah satu anggota liga yang saya pimpin dari PKS, sekarang jadi Presiden PKS,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (9/9).
Tjahjo menyampaikan pernyataan itu setelah menerima Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki.
Pada pertemuan dengan Tjahjo Kumolo, Dubes Jepang untuk Indonesia itu mengemukakan harapannya agar posisi Ketua Liga Parlemen RI-Jepang itu segera terisi.
Tjahjo pun menyatakan siap membantu agar posisi Ketua Liga Parlemen Indonesia-Jepang, segera terisi.
Dari informasi yang diperoleh kata Tjahjo, saat ini sudah ada dua nama calon kuat dari anggota parlemen yang pernah studi di Jepang.
“Mudah-mudahan nanti akan bisa memimpin untuk mengganti saya. Atas nama pemerintah, saya juga menyambut baik dan terima kasih, kami dengar dari Bappenas, salah satu pembangunan strategis di Jawa Barat nanti akan dikerjakan oleh investor dari Jepang,” ujar Tjahjo.
JAKARTA - Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar akan berpeluang memimpin Liga Parlemen RI-Jepang. Saat ini, posisi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026