Kasus BLBI Bisa Jadi Amunisi Ampuh untuk Bidik Lawan Politik

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kebijakan publik Ubeidillah Badrun menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia menduga ada kepentingan politik di balik pengungkapan kasus yang terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri itu.
Ubeidilah mengatakan, calon komisioner KPK berasal dari usulan presiden. Namun, keputusan akhirnya ada pada pemilihan di DPR.
“Sehingga ini memungkinkan terjadi tebang pilih. Karena kasus-kasus KPK bisa dijadikan alat politik," kata Ubeidillah dalam diksusi publik di Jakarta, Kamis (4/5).
Ubeidillah menyebut kasus BLBI merupakan isu yang sangat ampuh untuk menyerang lawan politik menjelang pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) pada 2019 mendatang. Sebab, saat ini amunisi untuk menyerang lawan politik adalah dengan isu korupsi.
Menurut Ubeidillah, jika KPK memang serius mengungkap kasus BLBI maka sebenarnya ada banyak yang terseret. Namun, sambungnya, KPK hanya menggarap kasus korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk BDNI milik Sjamsul Nursalim.
“Apakah ini karena ada kaitan dengan politik. Sebab saya perhatikan setiap ada pasti menetapkan si A atau B yang berkaitan dengan politik. Hal inilah yang membuat berprediksi KPK tebang pilih," bebernya.
Sedangkan pengamat politik dan anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan, kasus BLBI identik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan demikian, katanya, orang langsung berasumsi ada upaya pelemahan untuk menggerus pamor Megawati atau partainya.
"Yang diuntungkan dalam kasus ini adalah orang-orang yang mendorong kasus tersebut. Dan, hanya orang yang punya power kuat yang bisa menggerakkan KPK mengusut kasus tersebut," terangnya.(esy/jpnn)
Pengamat politik dan kebijakan publik Ubeidillah Badrun menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap kasus dugaan korupsi
- 5 Berita Terpopuler: BKN Beri Info Skor CAT, yang Belum Punya Kartu Ujian PPPK Silakan Cetak
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki