Kasus BLBI Buka Jalan Jokowi Jadi Ketum PDIP

Kasus BLBI Buka Jalan Jokowi Jadi Ketum PDIP
Kasus BLBI Buka Jalan Jokowi Jadi Ketum PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dinilai akan menggoyang kepemimpinan di internal PDI Perjuangan (PDIP). Jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sampai terseret kasus BLBI, maka kursi pucuk pimpinan di partai berlambang banteng moncong putih itu terancam kosong.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika Megawati sampai turun tahta dari kursi ketua umum maka Joko Widodo alias Jokowi punya peluang besar mengambil alih posisi sebagai orang pertama di partai berlambang kepala banteng itu. "Kalau Mbak Mega jadi tersangka ya bisa saja Jokowi miliki PDIP," ujar Syarwi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/7).

Hanya saja, lanjutnya, andai Jokowi memang berupaya meraih kursi pucuk pimpinan PDIP maka langkahnya tidaklah mudah. Pasalnya, Jokowi harus bersaing dengan Puan Maharani, figur penting di PDIP yang juga anak kandung Megawati.

Syarwi juga mengatakan, PDIP bukanlah partai yang demokratis. Hal ini terlihat dari tidak adanya regenerasi kepemimpinan di partai yang di era Orde Baru bernama PDI itu.

"Maka jauh-jauh hari Mbak Mega sudah mengingatkan dan mewanti-wanti bahwa Jokowi jadi presiden tetap merupakan  petugas partai yang menjalankan perintah partai, tujuannya supaya Jokowi enggak mengambil alih PDIP," papar Syarwi.

Ditambahkannya pula, peluang Jokowi menjadi pemimpin partai tetap terbuka. Hal ini mengacu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun Undang-Undang Parpol yang menyebut parpol adalah milik publik bukan pribadi atau perorangan.

"Artinya adalah PDIP boleh saja dimiliki oleh Jokowi, tidak harus trah Soekarno yang menjadi ketua umum parpol," tandasnya.

Sementara politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari tak mau ambil pusing soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Megawati terkait kasus BLBI. Ia menilai isu iBLBI dan pengambilalihan kursi ketua umum adalah bagian dari upaya memecah konsentrasi PDIP dalam menghadapi tahapan akhir Pilpres 2014.

JAKARTA - Penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) atas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dinilai akan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News