Kasus Gus Nur, Hukum Harus Tegas, Tak Perlu Ada Perlakuan Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Penangkapan Sugi Nur Rahardja ‎(Gus Nur) yang diduga melecehkan kaum Nahdlatul Ulama (NU) saat ini sedang menuai sorotan publik. Tak terkecuali pimpinan Komisi III DPR.

Termasuk dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Dia mengatakan penangkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu dilakukan ‎karena adanya bukti-bukti yang cukup jelas sehingga bisa dilakukan pengusutan oleh pihak kepolisian.

"Penangkapan ini sudah berdasarkan bukti-bukti yang jelas dan tidak ada perdebatan lagi bahwa yang bersangkutan telah melakukan ujaran kebencian, hoaks dan provokasi," tutur Sahroni kepada wartawan pada Sabtu (24/10).

Menurut Sahroni jangan lagi yang mengeluhkan penangkapan tersebut dengan dalih melanggar demokrasi atau kebebasan berpendapat. Sebab yang dilakukan Gus Nur sudah sangat jelas menebarkan ujaran kebencian.

"Kan UU-nya juga sudah jelas dan detail mana yang melanggar dan mana yang tidak. Jadi publik juga sebetulnya secara gamblang bisa melihat hal itu," katanya.

Pihak kepolisian, menurut politikus Partai Nasdem ini,  juga meminta kepada pihak kepolisian agar menghukum tegas siapa pun yang bersalah. Termasuk tidak ada perlakuan istimewa kepada Gus Nur.

"Perlakuan dengan tegas seperti ini harus diterapkan tanpa pandang bulu siapapun tidak peduli sedang berada di pihak mana," tegasnya.
 
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur. Dia ditangkap di kediamannya di Malang, Jawa Timur Sabtu dini hari tadi.

Penangkapan Gus Nur tertung dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/171/X/2020/Dittipidsiber. Surat tersebut berlaku untuk 24-25 Oktober 2020.