Kasus Sumiati, Gubernur Kumpulkan PJTKI

Anggota Komisi I DPRD NTB Lale Yaqutunnafis menyatakan, sudah waktunya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih serius kepada para TKI. Dia juga meminta gubernur melakukan evaluasi dan koordinasi dengan PJTKI serta Disnakertrans. "Ini permasalahan serius, karena menyangkut nasib dan hak hidup warga NTB yang mencari nafkah di luar negeri," tegasnya.

Lale juga meminta Disnakertrans bersikap lebih tegas terhadap PJTKI. Jika tidak ada jaminan perlindungan hukum dan keselamatan, jangan diberikan merekrut TKI atau TKW asal NTB. "Disnakertrans harus tegas dan berani menutup PJTKI," tegas politisi Partai Bulan Bintang ini.

Terpisah, Ketua DPRD Dompu Rafiuddin menyayangkan kejadian yang menimpa salah satu warganya. Karena itu dia meminta pemerintah serius menangani persoalan ini. Bagaimanapun kata dia, TKW-TKW yang bekerja di luar negeri merupakan penyumbang devisa di negara ini. "Kita minta nasib Sumiati menjadi prioritas penanganannya dan pelakunya bisa dihukum berat," tandas politisi PKNU ini. Rafiuddin juga meminta pertanggungjawaban perusahaan yang memberangkatkan Sumiati. (oni/am/lil/sam/jpnn)