Kebijakan Bu Menkeu Dikecam Nih
Dia menegaskan, pemerintah tidak pantas membandingkan dengan daya beli negara lain seperti Malaysia yang sudah tinggi.
"Daya beli di Indonesia masih rendah. Jadi, bandingannya tidak 'apple to apple'," kata Said.
Selain itu, tingkat pendapatan Indonesia juga masoh rendah. Sedangkan rasio gini masih tinggi.
Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan jika PTKP tersebut diturunkan hingga UMP maka akan mengganggu program pemerataan pendapatan yang sedang digalang Presiden Joko Widodo.
"Kalau PTKP 4,5 juta, sekarang, artinya bagus jauh di atas UMP. Kalau ini disamakan UMP/UMK, dampak untuk menciptakan pemerataan pendapatan berkurang. Karena semakin kecil PTKP, mereka yang pendapatan kecil akan terjangkau pajak juga," katanya.
Sebelumnya, menkeu menyatakan rencana penurunan PTKP merupakan upaya pemerintah meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut menkeu, PTKP di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia yang Rp 13 juta per tahun. (boy/jpnn)
Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum
Redaktur & Reporter : Boy
- Peringati Hari Buruh, Menaker Ida Luncurkan Kepmen Dukung Hubungan Industrial yang Harmonis
- Ribuan Buruh dari Karawang Ikuti May Day di Depan Istana Negara, Mereka Menolak Omnibus Law
- Peringati Hari Buruh, 50 Ribu Massa Padati Kawasan Patung Kuda
- Waspada Kelompok Anarko Menyusup di Aksi Demo Buruh
- Solidaritas Buruh Harapkan Prabowo Bentuk Tim Transisi
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik dari Sri Mulyani, tetapi Tetap Waspada