Kejar Ketertinggalan Infrastruktur dengan Alokasi Dana Besar
Namun, untuk mengejar target tersebut, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut hanya melalui dana yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan negara, baik dari pajak maupun di luar pajak.
Untuk itu, pemerintah juga memerlukan pembiayaan melalui pinjaman yang dilakukan secara terencana, diperhitungan dengan sebaik-baiknya, dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
Menurut Scenaider, ada sejumlah cara agar pinjaman tetap dapat terkelola dengan baik dan dalam posisi aman.
Misalnya, memilih waktu jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan pembiayaan
Begitu juga pemilihan mata uang untuk pinjaman yang juga diajukan juga berbeda-beda.
Pasalnya, masing-masing mata uang memiliki potensi risikonya masing-masing.
“Saat Indonesia krisis tahun 1998, sebagian besar pinjaman kita ada dalam bentuk dolar. Saat ini beragam sehingga lebih terjaga,” ujarnya.
Seluruh potensi risiko tersebut harus diperhitungan dengan benar dan dikelola dengan hati-hati.
Pemerintah Indonesia terus berusaha mencegah bencana di masa mendatang yang diakibatkan ketertinggalan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- Haidar Alwi: Sebaiknya Program Makan Siang Gratis tidak Sepenuhnya Dibiayai APBN
- Ini Peran dan Kontribusi Bea Cukai Terhadap Penerimaan Negara & Pengawasan Perdagangan
- Kebijakan Gas Murah Dinilai Memberatkan APBN & Bisa Menghancurkan Industri
- Progres Penyediaan Listrik di IKN Dipastikan Lancar
- Kinerja APBN On Track di Triwulan 1 2024, Penerimaan Bea Cukai Telah Capai Rp 69 T
- Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan