Kejar Ketertinggalan Infrastruktur dengan Alokasi Dana Besar

Namun, untuk mengejar target tersebut, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut hanya melalui dana yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan negara, baik dari pajak maupun di luar pajak.
Untuk itu, pemerintah juga memerlukan pembiayaan melalui pinjaman yang dilakukan secara terencana, diperhitungan dengan sebaik-baiknya, dikelola secara efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.
Menurut Scenaider, ada sejumlah cara agar pinjaman tetap dapat terkelola dengan baik dan dalam posisi aman.
Misalnya, memilih waktu jatuh tempo sesuai dengan kebutuhan pembiayaan
Begitu juga pemilihan mata uang untuk pinjaman yang juga diajukan juga berbeda-beda.
Pasalnya, masing-masing mata uang memiliki potensi risikonya masing-masing.
“Saat Indonesia krisis tahun 1998, sebagian besar pinjaman kita ada dalam bentuk dolar. Saat ini beragam sehingga lebih terjaga,” ujarnya.
Seluruh potensi risiko tersebut harus diperhitungan dengan benar dan dikelola dengan hati-hati.
Pemerintah Indonesia terus berusaha mencegah bencana di masa mendatang yang diakibatkan ketertinggalan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- Sepanjang 2024, Pelindo Petikemas Setor Kewajiban Ke Negara Capai Rp 1,94 Triliun
- IJMI Sebut Pekerja Sawit Indonesia Rawan Dieksploitasi
- Gubernur Herman Deru Dorong Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berdampak Luas
- Telkom Tutup 2024 dengan Kinerja Positif, Pendapatan Konsolidasi Sebesar Rp150 Triliun
- BKBK Jadi Cara Herman Deru Dorong Percepatan Pembangunan Infrasturktur Lahat
- Catatan Utang Indonesia Terbaru, Sebegini Nilainya