Kemendagri Curiga Lonjakan Dana Bansos Jelang Pilkada

BANDUNG - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat adanya peningkatan jumlah dana hibah dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD di daerah yang hendak menggelar Pemilukada. Kehawatiran yang muncul, penambahan dana bansos itu hanya untuk memuluskan rencana kepala daerah yang mencalonkan lagi pada periode kedua.

Kepala Pusat penerangan Kementrian Dalam Nageri, Reydonnizar Moenek dalam acara lokakarya "Arah Kebijakan Penyusunan APBD 2012" di Bandung, Sabtu (25/6), mengungkapkan bahwa terdapat 47 daerah yang mendongkrak dana bansos dan dana hibah di APBD di saat hendak menggelar Pemilukada. "Tendensinya, ini demi incumben yang running (maju) lagi di Pemilukada," ulas Reydonnizar.

Beberapa daerah yang meningkatkan anggaran dana bansos dan hibah menjelang Pemilukada antara lain Pekalongan, Garut, Sidrap, Lombok Tengah, Sumedang, Kota Padang, Bojonegoro, Kita Semarang, Boyolali dan Lombok Barat. "Ini harus dicermati betul. KPK juga sudah wanti-wanti. Jangan sampai dana bansos hanya untuk mendongkrak pencalonan incumben" ujar Reydonnizar.

Dari catatan kemendagri pula, saat ini Provinsi Lampung menempati peringkat pertama dalam hal jumlah alokasi dana bansos dan hibah di APBD. Jumlahnya mencapai 6,63 dari total APBD. Selanjutnya ada Provinsi Bengkulu dengan anggaran dana bansos dan hibah mencapai 6,4 persen.