Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta-Solo Lancar

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Pengadaan Tanah Tol Yogyakarta-Solo Lancar
Kementerian ATR/BPN menyatakan pengadaan tanah proyek pembangunan Tol Yogyakarta-Solo tidak mengalami kendala apa pun. Kementerian ATR/BPN.

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan pengadaan tanah proyek pembangunan Tol Yogyakarta-Solo tidak mengalami kendala apa pun. Pembayaran ganti rugi khususnya pada seksi I dari Kartasura-Purwomartani dipastikan sudah berjalan.

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin mengatakan hingga saat ini pembayaran pengadaan tanah proyek tersebut mencapai 1.003 bidang tanah senilai Rp 1,15 triliun.

“Seksi I ini diharapkan sudah bisa terfasilitasi untuk penyelesaian pembayarannya, karena kalau kita lihat untuk luas tanahnya ada 6.791 bidang yang rencana penganggarannya dibutuhkan Rp 5,7 triliun,” kata dia di kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (7/5).

Menurut dia, proyek Tol Yogyakarta-Solo terbagi atas tiga seksi, yakni Seksi I dari Kartasura-Purwomartani sebanyak 6.791 bidang tanah. Kemudian, Seksi II Purwomartani Sleman_Junction_ Sleman sebanyak 1.479 bidang tanah. Seksi III _Junction_ Sleman-Purworejo Jawa Tengah sebanyak 5.252 bidang tanah. Total pembebasan lahan yakni 13.522 bidang tanah.

Namun demikian, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan, mulai dari pengukuran, identifikasi, verifikasi, hingga penilaian.

“Itu sudah sesuai ketentuan. Kalau di DIY semua penyerahan hasilnya juga sudah selesai. Kalau misalnya 2021-2022 sudah dianggarkan, diharapkan tahun 2023 sudah selesai pembayaran untuk 3 seksi. Kalau sekarang kan baru seksi I yang baru terbangun, Kertasura-Purwomartani,” tuturnya.

Kepala Kanwil BPN DIY Suhendro menyampaikan proses pembayaran pengadaan tanah di wilayahnya dilakukan secara bertahap.

Dia berharap masyarakat yang sudah dan akan menerima uang pembebasan lahan bisa menjadi lebih bijaksana seperti mendahulukan kepentingan prioritas.

Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin mengatakan hingga saat ini pembayaran pengadaan tanah proyek tersebut mencapai 1.003 bidang tanah senilai Rp 1,15 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News