Kemlu Cari Akses Temui 3 WNI di Tahanan Malaysia
Minggu, 15 Agustus 2010 – 23:40 WIB

Kemlu Cari Akses Temui 3 WNI di Tahanan Malaysia
Untuk diketahui, insiden itu bermula ketika Jumat (13/8) malam lalu, rombongan PNS Kepri yang menggunakan kapal Dolphin 015 memergoki lima kapal Malaysia yang sedang mencuri ikan di wilayah Tanjungberakit, Bintan. menurut Kepala Satuan Kerja Pengawasan Dinas Kelautan Karimun, Hermanto, lima kapal nelayan berbendera Malaysia itu diawaki tujuh orang. Hermanto dan rekan-rekannya berhasil menangkap seluruh nelayan negeri jiran itu.
Selanjutnya, warga Malaysia berikut kapalnya digiring menuju ke arah Batam. Di tengah perjalanan, muncul kapal patroli Polisi Diraja Malaysia yang langsung memepet kapal Dolphin 015. Hermanto menuturkan, Polisi Malaysia malah mengklaim perairan Tanjungberakit adalah bagian dari wilayah mereka.
Adu mulut pun tak terelakkan dan berlangsung sekitar 15 menit. Menurut Hermanto, Polisi Malaysia dengan cara menghardik dan membentak-bentak memaksa rombongan PNS Kepri masuk ke kapal patroli Malaysia. Polisi Malaysia menarik paksa tiga anggota rombongan dari kapal Dolphin 015 yaitu Asriadi, Erwan, dan Selvogrevo Wewengkang.
Ketiganya adalah anggota Satuan Kerja Dinas Kelautan Kota Batam. Setelah berhasil mengambil tiga PNS tersebut, kapal patroli Malaysia tancap gas meninggalkan Hermanto dan dua temannya di atas kapal Dolphin 015.(ara/jpnn)
JAKARTA - Kementrian Luar Negeri melalui Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Johor Baru, Malaysia, sudah berupaya mendapatkan akses agar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Sepanjang 2024, BPJS Kesehatan Catat Jumlah Peserta Aktif JKN & Penerimaan Iuran Melonjak
- Belum 100 Hari Dilantik, Pramono Rombak 59 Pejabat Eselon Termasuk Wali Kota
- Menteri Rini Mengenang Masa Kuliah, jadi CPNS 1990, Kisah Hidup Tidak Selalu Mulus
- YATBL Laporkan Muhammad Kadafi ke Bareskrim Polri
- Kementerian BUMN Tunjuk Rivan Purwantono Sebagai Direktur Utama Jasa Marga
- KUHAP Baru Diharapkan Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Sistem Hukum