Kepala BP Batam Siapkan Aturan Main Bagi Ex-Officio

Mengenai penyatuan perizinan PTSP, Eddy mengatakan tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kenyamanan usaha bagi investor yang akan masuk atau yang sudah lama berusaha di Batam.

"Sesuai dengan Perpres 97/2014, ada dua PTSP yakni BPM PTSP dan KPBPB PTSP. Secara proses bisnis, maka disatukan. Gedung fisiknya sudah ada satu. Seperti yang diamanatkan Presiden, ketika orang masuk PTSP mau kesal, mau marah, mau tak tahu, tapi begitu pulang dia sumringah," kata Eddy memaparkan tujuan penyatuan.

Dia sudah berkomunikasin dengan Walikota Batam, Rudi mengenai hal ini. Penyatuan dua PTSP ini bukan soal penyatuan kewenangan, tapi soal berbagi tanggungjawab.

"Ini sharing tanggungjawab, bukan kewenangan ya. Kalau kewenangan tak bisa disatuin. Tapi kalau tanggungjawab bisa dibagi," ungkapnya.

Eddy mengatakan proses bisnis itu sederhana. Sehingga segala bentuk perizinan baik di Pemko maupun di BP akan ditata agar bisa seragam satu sama lain.

"Orang masuk ke PTSP butuh apa, Pemko tahu butuh IMB, yasudah kasih. Ke BP butuh apa, alokasi lahan ya kasih. Ini sharing tanggungjawab," ungkapnya.

Penyatuan kedua PTSP juga akan mengadopsi konsep pelayanan berbasis Online Single Submission (OSS) yang sekarang ditangani oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Ada empat fungsinya, yakni layanan mandiri, dimana sediakan fasilitas bagi pelaku usaha siapapun, dia pakai sendiri, ada layanan Wifi kecepatan tinggi," jelasnya.