Kepala Daerah Doyan Korupsi, Peran Inspektorat Mandul

Kepala Daerah Doyan Korupsi, Peran Inspektorat Mandul
BARANG BUKTI: Uang tunai dalam kardus diamankan petugas KPK sebagai bukti dugaan korupsi Bupati Klaten Sri Hartini. Foto: Miftahul Hayat/Jawa Pos

Alexander juga menyoroti tingginya korupsi di Indonesia karena sulit mendeteksinya.

Termasuk belum adanya efek jera.

Meski sudah banyak diproses tetap saja ada lagi yang melakukan korupsi.

"Karena di sisi lain pengawasan internal masih sangat lemah, sehingga korupsi kembali terulang," ungkap mantan hakim ad hoc tipikor itu.

Karenanya Alex menegaskan tak heran banyak kepala daerah leluasa mengatur proyek barang dan jasa.

Sebab, pengawasan internal di bawah kendali kepala daerah sehingga rentan diintervensi ketika melakukan audit oleh pihak yang berkepentingan.

Hal seperti inilah yang akan dihilangkan dengan memperkuat peran APIP sehingga independen dan tidak mudah diintervensi.

"Sehingga saat mengetahui ada penyelewenangan tidak segan melaporkan ke aparat penegak hukum dan tidak segan dimutasi," katanya. (boy/jpnn)

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan aparat intern pengawas pemerintah (APIP) di daerah.


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News