Keterlambatan Pengesahan APBD-P DKI Memalukan

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso menilai  keterlambatan pengesahan APBD Perubahan (APBD-P)  provinsi DKI Jakarta merupakan peristiwan yang memalukan. ‘’Ya, kita harus malu saja, karena itu tidak semestinya terjadi di provinsi yang paling dekat dengan kekuasaan, dekat dengan pemerintahan pusat, Ibu kota negara,’’ ujar Sutiyoso kepada wartawan di Jakarta Jumat (22/8).

            Seperti diketahui, keterlambatan pengesahan APBD –P DKI Jakarta memang sempat memancing amarah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sebuah pertemuan di kantor DPD Partai Golkar DKI, Jusuf Kalla sempat mengancam akan melaporkan DPRD DKI ke KPK.

            Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla sempat menyatakan keterlambatan pengesahan APBD-P tersebut akibat terganjal oleh upaya-upayan KKN sejumlah fraksi di DPRD. ‘’Kalau sudah begitu, sebaiknya KPK turun tangan untuk menyelediki apa yang sebenarnya terjadi di DPRD DKI Jakarta,’’ ujarnya Kalla menegaskan.

            Menurut mantan Gubernur Sutiyoso, peristiwa ini benar-benar memalukan.  Lantas ia membandingkan, saat ia 10 tahun berkuasa di DKI Jaya, tidak pernah sekalipun terjadi peristiwa seperti itu. ‘’Belum pernah pada masa saya terjadi keterlambatan separah ini, hingga memancing kemarahan wakil Presiden,’’ ujarnya.

Sebagai mantan orang nomor satu di Jakarta, Sutiyoso mengaku mengetahui permasalahan yang muncul dalam pengesahan anggaran, namun ia selalu berusaha untuk menghindarinya. "Pokoknya kita dulu semaksimal mungkin harus menghindari. Kita jangan sampai kena seperti itu. Itu yang saya lakukan selama ini, karena itu paling memalukan di mata kita," ujarnya.

Ditanya soal apakah keterlambatan ini terkait dengan isu KKN seperti ditudingkan Wakil Presiden. Sutiyoso enggan untuk menjawabnya. ‘’Saya tidak mau terjebak ke dalam perdebatan itu. Tetapi, kita tahulah, mengapa sampai terjadi seperti itu,’’ ujarnya sembari tertawa meninggalkan wartawan. (aj)