Ketidakpercayaan Warga kepada Aparat Hambat Vaksinasi di Papua

Ketidakpercayaan Warga kepada Aparat Hambat Vaksinasi di Papua
Warga menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama di Agats, Asmat, Papua, Kamis (01/07/2021). (Supplied: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ia menambahkan ada masyarakat yang suka disuntik aparat dan ada juga yang tidak.

"Bebas-bebas saja, to. Jangan-jangan [soal keterlibatan aparat] ini [hanya] alasan orang yang anti-vaksin," ujar dr Aaron, yang jadi orang pertama di Provinsi Papua yang disuntik vaksin COVID-19.

Sementara itu, untuk mengatasi tingkat vaksinasi yang rendah karena kecurigaan dan ketidakpercayaan pada aparat, banyak warga di Papua, seperti Ambros dan Pendeta Benny, menyarankan agar program vaksinasi diserahkan kepada organisasi yang independen seperti PBB, Palang Merah Internasional, atau lembaga seperti Amnesty Internasional.

Novel mengatakan Amnesty Internasional Indonesia tidak memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan medis karena bukan lembaga kesehatan. 

Tapi dirinya juga setuju jika Pemerintah Indonesia merangkul lembaga independen dalam program vaksinasi di Papua.

“Sebaiknya lembaga independen yang dilibatkan untuk melakukan vaksinasi daripada melibatkan BIN atau TNI."

“Aparat Keamanan boleh dilibatkan kalau hanya untuk mengamankan lokasi, misalnya memastikan supply vaksin itu aman, tidak dicuri, tidak disalahgunakan, tidak dikorupsi," ujar Novel.

Total angka positif COVID-19 di Papua menurut catatan Kementerian Kesehatan sudah mencapai hampir 26 ribu dengan lebih dari 200 kematian. Penambahan kasus rata-rata harian selama sepekan terakhir mencapai lebih dari 270 orang.

Selain maraknya hoaks dan berbagai teori konspirasi, ada penyebab lain yang menyebabkan program vaksinasi COVID-19 tersendat, yakni ketidakpercayaan pada aparat

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News