Ketua BPK: Pemda Jangan Main Api

JAKARTA - Tingginya porsi belanja negara terutama untuk transfer ke daerah, membuka peluang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, menurut BPK pula, pemerintah daerah (pemda) diminta untuk melakukan pengawasan dan pembukuan secara periodik.

"Harus dicatat itu, uang-uang yang masuk dan keluar. Jangan malah dipakai untuk kebutuhan yang tidak mendasar. Pemda saya minta jangan main api, karena hasil auditan BPK bisa ditindaklanjuti KPK. Dan ingat, otonomi daerah (otda) jangan disalahgunakan," tegas Ketua BPK RI Anwar Nasution, di Gedung Senayan, Selasa (8/6).

Jika Pemda tidak mengelola keuangan dengan baik, menurut Anwar, maka bisa dikatakan tak ada gunanya otda. Hal ini karena kucuran anggaran dari pusat tersebut ditujukan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dialokasikan bagi kepentingan pejabat atau lainnya.

"Ini bukan zamannya Permesta, di mana anggarannya dipakai untuk beli senjata atau lainnya. Sekarang yang harus digenjot adalah peningkatan kemakmuran ekonomi dan kejahteraan rakyat," tegasnya.