Kharisma Sultan Tetap Melekat di Golkar

Seperti diketahui, seluruh fraksi di DPR menyepakati keseluruhan pasal dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY, termasuk tentang aturan agar Sultan tidak masuk parpol. RUU itu rencananya disahkan 30 Agustus 2012.

Seluruh fraksi sepakat agar gubernur dan wakil gubernur DIY melepaskan jabatan politik selama menjabat sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Artinya, Sri Sultan Hamengku Buwono X harus mundur dari keanggotaannya di PG.(boy/jpnn)