Kisah Panjang Perjuangan Pulau Wawonii Melawan Tambang yang Belum Selesai

Kisah Panjang Perjuangan Pulau Wawonii Melawan Tambang yang Belum Selesai
Ilustrasi tambang tembaga. Foto: ANTARA/Reuters

"Kontribusi sektor pertambangan untuk pendapatan negara berkembang dari Rp117 miliar di tahun 2017 menjadi Rp4 triliun di tahun 2022, jadi memang besar, tapi terlihat seperti tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan masyarakat."

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi dengan izin usaha pertambangan nikel (IUP) terbanyak dan kawasan nikel terluas di Indonesia.

Setelah eksplorai dan hilirisasi nikel giat dilakukan di provinsi itu, ekonomi di provinsi ini tumbuh 5,53 persen pada tahun 2022 dan pada triwulan I-2023 tumbuh 6,48 persen.

Namun, Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara pada Maret 2023 sebesar 11,43 atau naik 0,16 persen dibandingkan September 2022 dan naik 0,26 persen dibandingkan Maret 2022.

Penduduk miskin di Sultra pada Maret 2023 berjumlah 321.530 orang, naik 6.790 orang dibandingkan September 2022 dan naik 11.740 orang dibandingkan Maret 2022.

"Yang terjadi sekarang adalah penduduk atau masyarakat yang selama ini hidup dari sektor pertanian mengalami problem kehilangan lapangan kerja karena alih fungsi lahan, dan dinamika perputaran uang yang kencang dari sektor tambang ini tidak dinikmati oleh masyarakat sehingga daya beli menurun," kata akademisi Universitas Halu Oleo, Syamsir Nur. 

Bagi Ratna, menjual lahan ke perusahaan tambang sama sekali bukan pilihan yang menyejahterakan, bahkan jika tanahnya ditawar mahal.

"Uang itu hanya sesaat saja, tapi kalau tanaman kami habis, habis pula harapan kami," pungkasnya.


Sebagai wilayah penghasil nikel terbesar di Indonesia, Sulawesi Tenggara telah menjadi arena eksplorasi tambang dan industri pengolahan nikel yang dianggap akan menyejahterakan warga


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News