Kisruh Pilkada Dipicu 'Permainan' di KPUD

JAKARTA -- Kisruh pemilukada disertai amuk massa di sejumlah daerah lebih banyak dipicu sikap KPU Daerah yang tidak profesional. Sejumlah tahapan pemilukada diduga menjadi titik-titik rawan yang 'dimainkan' penyelenggara pemilukada itu.

Koordinator Bidang Korupsi Politik Indonesia Corruptions Watch (ICW) Abdullah Dahlan menyebutkan, tahapan verifikasi persyaratan pencalonan merupakan titik rawan yang utama. "Proses verifikasi kandidat menjadi titik rawan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara," ujar Abdullah Dahlan kepada JPNN, Jumat (18/6).

Apakah ICW sudah menemukan permainan uang dari kandidat ke KPUD untuk menjegal calon lain? Dahlan mengatakan, hingga saat ini belum ada temuan kasus terkait permainan uang oleh KPUD. "Kalau temuan langsung kita belum ada. Cuma jika berdasar pada kejadian-kejadian, misal ada yang patut lolos untuk kandidat jadi, ternyata tidak lolos, itu juga menjadi dugaan kita (adanya permainan uang, red)," ujar Dahlan.

Titik rawan lain adalah saat penetapan hasil penghitungan suara yang juga rentan terjadi manipulasi. "Hasil rekap bisa berbeda," ujarnya. Pelanggaran oleh KPUD yang sudah biasa terjadi, lanjutnya, yakni KPUD tidak memberikan akses yang terbuka kepada publik yang ingin tahu jumlah dana kampanye para kandidat. "Pelaporan dana kampanye hanya sebatas pemenuhan syarat administratif saja," imbuhnya. (sam/jpnn)