KLB Demokrat, Irwan Fecho Sentil Komitmen Presiden Jokowi, Kalimatnya Tajam
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Irwan Fecho menyentil komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) pascaberedarnya kabar pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) partai berlambang bintang mercy di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, 5-7 Maret 2021.
Irwan mengatakan isu KLB Demokrat ini menguji komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi demokrasi.
Jika sampai kepengurusan hasil KLB yang menurutnya ilegal itu disahkan pemerintah, kata Irwan, itu sama saja Jokowi mencoreng namanya sendiri, sekaligus bakal dikenang sebagai presiden yang merontokkan demokrasi di Indonesia.
"Presiden Jokowi pernah berkomitmen untuk menegakkan demokrasi. Ini artinya juga menjaga agar partai-partai politik yang berada di luar pemerintahan untuk tidak dilemahkan," kata Irwan dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (5/3).
Legislator Demokrat asal Kalimantan Timur itu mewanti-wanti agar Presiden Jokowi bertanggung jawab bila Kementerian Hukum dan HAM sampai mengesahkan kepengurusan hasil KLB tersebut.
"Jika sampai KLB ilegal dibiarkan terlaksana dan kepengurusan abal-abal yang dihasilkan, kemudian disahkan, presiden bertanggung jawab sepenuhnya atas pemecahbelahan ini parpol ini," tegas ketua umum Cakra AHY itu.
Walakin, Irwan percaya Presiden Ketujuh RI itu punya kekuatan untuk menghentikan upaya-upaya pelemahan partai politik di luar koalisi pemerintahan, termasuk partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Beliau adalah pemimpin eksekutif nasional, yang mengendalikan para menteri termasuk kapolri dan menkumham serta Kepala KSP Moeldoko," ucap Irwan.
Irwan Fecho juga mempertanyakan kepergian Kepala KSP Moeldoko ke Medan bersamaan dengan isu KLB Demokrat.
- Soal Susunan Koalisi Prabowo-Gibran, AHY Singgung soal Kesetiaan dan Kekompakan
- Apresiasi Putusan MK, AHY: Pimpinan Hadapi Tekanan dan Beban Luar Biasa
- Sambut Baik Putusan MK, Syarief Hasan: Saatnya Semua Komponen Bangsa Bersatu
- Moeldoko Beber Penyebab Motor Listrik Kurang Diminati Meski Diguyur Insentif
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Moeldoko Targetkan PEVS 2024 Bidik Transaksi Rp 400 Miliar, Ini Masih Rendah