Koalisi Jokowi Nilai Gerindra Lebih Terhormat ketimbang Partai Oposisi Lain

Menurut Arsul, kalau kondisi sudah kondusif baru berbicara rekonsiliasi yang ujungnya adalah kesepakatan. Dia menegaskan kesepakatan itu bisa macam-macam mulai dari soal kabinet, komposisi di pimpinan DPR, MPR, dan alat kelengkapan dewan (AKD)-nya.
"Itu akan lebih mudah karena sudah tidak marah-marahan," tegas sekjen PPP itu
Hanya saja, Arsul tidak pengin memastikan apakah proses rekonsiliasi itu nanti membicarakan kesepakatan soal menteri, maupun komposisi pimpinan DPR serta AKD-nya.
"Saya tidak ingin memastikan itu tetapi yang ingin saya katakan adalah tidak tertutup kemungkinan," ujarnya.
Arsul memahami bahwa kalaupun ada tawaran belum tentu partai-partai di luar pemerintah menerimanya. Dia mencontohkan, Partai Gerindra misalnya, tentu punya pertimbangan politik dan perhitungan sendiri yang harus dihormati. "Apakah akan menerima atau tidak kalaupun ada tawaran," tegasnya.
Yang jelas, ujar dia, partai di Koalisi Indonesia Kerja memang tidak pernah menutup pintu bila Gerindra, Demokrat, atau PAN itu akan bergeser masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
"Ada memang sebagian partai-partai di KIK yang katakanlah memberikan penghormatan lebih kepada Gerindra," katanya.
Menurut Arsul, hal itu karena Partai Gerindra dianggap sebagai lawan kompetisi yang gentle, menggunakan jalur sesuai undang-undang, tidak mengajak kelompok pendukungnya ke situasi yang menuju anarkisis.
Kubu Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto tengah fokus menanti putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi 28 Juni 2019
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi