Koalisi Masyarakat Sipil: Warga Maybrat Masih Mengungsi, Bahan Makanan Menjadi Kebutuhan yang Mendesak

"Tim gabungan yang dikerahkan ke Maybrat untuk menyelidiki dan mengejar para pelaku kriminal penyerang pos persiapan Koramil Kisor," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes, Adam Erwindi kepada Tempo, Minggu lalu (12/09).

Selain itu, Kepala Penerangan Kodam XVIII Kasuari Kolonel Hendra Pesireron juga telah mengatakan TNI-Polri menjamin keamanan masyarakat sipil di Papua Barat. 

"Masyarakat diimbau kembali ke perkampungan, karena tim gabungan hanya cari pelaku penyerang Pos koramil, bukan menakut-nakuti masyarakat ataupun salah sasaran," ujar Hendra.

Dalam laporannya, Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan beberapa poin rekomendasi, salah satunya meminta beberapa lembaga Hak Asasi Manusia, seperti Komnas HAM atau Amnesty International Indonesia, agar turut terlibat mengadvokasi warga korban kekerasan aparat dan para pengungsi.

Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia menghentikan operasi militer dan memantau perkembangan Hak Asasi Manusia khususnya para pengungsi Maybrat.

Amnesty International Indonesia: Perkataan saja tidak cukup

Menanggapi seruan ini, Novel Matindas, campaign coordinator Amnesty International Indonesia mengatakan, pihaknya telah meminta Pemerintah Indonesiadan TNI harus memastikan operasi keamanan di Maybrat, Papua Barat, tidak menimbulkan korban masyarakat sipil. 

"Usaha untuk mencari pelaku yaitu TPNPB, yang sudah mengaku bertanggung jawab, seringkali diikuti oleh ekses-ekses lain seperti penangkapan paksa, pencarian paksa dalam rumah penduduk, intimidasi, dan juga hal-hal yang membuat masyarakat tidak aman dengan kehadiran aparat keamanan," tambahnya.

"Kalau aparat keamanan tidak menciptakan rasa aman, apa artinya mereka hadir di situ?"