Komisi II Merasa Perjuangkan Dana Perbatasan

JAKARTA  -- Komisi II DPR merasa ikut memperjuangkan penambahan dana untuk pengembangan kawasan perbatasan, yang akan diurus oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap menjelaskan, dari semula usulan anggaran untuk perbatasan tahun 2011 hanya sekitar Rp300 miliar, namun setelah mendapat support dari Komisi II DPR, alokasinya menjadi Rp700 miliar.

"Anggaran 2011 saat itu belum disetujui. Kemudian, kita minta Presiden untuk menambah sesuai perencanaan Mendagri dan didukung Komisi II. Saya sudah dikasih tahu Pak Mendagri, bahwa dalam rapat kabinet diberitahukan bahwa sudah diberi anggaran Rp700 miliar," kata Chairuman Harahap dalam acara acara Coffee Morning dan Dialog Publik bertema Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, di gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/7).

Politisi dari Partai Golkar itu yakin, dengan terbitnya Perpres tahun 2010 tentang BNPP, sebagai tindak lanjut pasal 14 Undang-Undang No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka persoalan-persoalan terkait perbatasan bisa diurus dengan baik.

"Kami komisi II sangat mengapresiasi dengan dibentuknya BNPP ini. Kita harapkan nanti terorganisir dengan baik dalam melakukan pembangunan di kawawan perbatasan ini," ujarnya.