Komisi III Akan Segera Panggil Denny Cs
Kamis, 20 Januari 2011 – 07:11 WIB

Komisi III Akan Segera Panggil Denny Cs
Priyo mengatakan, Presiden SBY harus mengambil tindakan cepat menindaklanjuti pengakuan Gayus tersebut. "Presiden mestinya mengambil langkah-langkah mensterilkan lingkungan terdekatnya terhadap ekses haluan politik yang mungkin ada di lingkungan presiden," tandasnya. Sementara, Komisi III DPR, yang membidangi masalah hukum diminta untuk memanggil pentolan Satgas PMH untuk mengklarifikasi testimoni Gayus Tambunan yang menyebut Satgas merekayasa kasusnya.
Baca Juga:
"Tugas Komisi III untuk segera memanggil Satgas untuk klarifikasi pernyataan-pernyataan Gayus sesaat setelah sidang selesai. Dan kalau memang betul ada intervensi terhadap hal itu tentunya sudah menjadi tugas Komisi III yang bertugas mengawasi itu secara resmi untuk menyampaikan kepada pemerintah," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, kemarin, (19/1).
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini juga menyesalkan vonis tujuh tahun untuk Gayus Tambunan, yang jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 20 tahun penjara. "Menurut saya hukuman tujuh tahun ini jauh dari keinginan masyarakat," tandasnya.
Kegeraman terhadap gaya kerja Denny CS disuarakan juga kalangan senator. Salahsatunya Wakil Ketua DPD RI Laode Ida. Dia mengatakan, pengakuan mafia pajak Gayus Tambunan semakin membuktikan keterlibatan Satgas PMH, utamanya Sekretaris Satgas PMH Denny Indrayana yang memanfaatkan jabatannya dalam kasus Gayus.
JAKARTA – Kotornya permainan politik kalangan lingkaran istana ternyata, mulai terkuak pasca vonis 7 tahun Mafia Pajak Gayus H Tambunan. Politisi
BERITA TERKAIT
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN