Komisi III: Pimpinan KPK Tidak Boleh Kosong
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Arsul Sani menyebut kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh melompong setelah mundurnya tiga pimpinan lembaga antirasuah yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif.
Sebab, kata dia, banyak tugas-tugas di kelembagaan KPK, yang tidak bisa diwakilkan. Tanpa pimpinan, tugas tersebut akan menemui kendala.
"KPK kalau memang benar ada pimpinannya yang mengundurkan diri dan itu tiga orang mengundurkan diri atau tidak menjalankan fungsi dan lain sebagainya ini tentu tidak boleh terjadi kekosongan karena ada hal-hal dalam Undang-Undang KPK itu yang memang menjadi tanggung jawab pimpinan KPK," ucap Arsul ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9).
Komisi III, kata Arsul, menginginkan proses pelantikan terhadap pimpinan KPK periode 2019-2023 tidak terhambat. Arsul menginginkan proses berjalan tepat waktu, sehingga pimpinan KPK tidak kosong berkepanjangan.
Terkait waktu pelantikan terhadap pimpinan KPK terpilih, Komisi III DPR RI menyerahkan hal itu kepada Jokowi. Jokowi bisa saja mempercepat pelantikan untuk mengisi kekosongan di kursi pimpinan KPK.
"Terkait dengan pengembalian mandat itu, presiden akan mempercepat pelantikan, ya, itu kami serahkan kepada beliau bagaimana bijaknya atau yang terbaik untuk KPK ini," tutup dia. (mg10/jpnn)
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Arsul Sani menyebut kursi pimpinan KPK tidak boleh melompong setelah mundurnya tiga pimpinan
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Ahmad Sahroni Minta Petugas Damkar Mencabuli Anak Kandung Dihukum Berat
- Sahroni Apresiasi Terobosan Polri Buka Hotline Penerimaan Anggota Baru
- Pengamat: Masyarakat Indonesia Seharusnya Memberi Kesempatan kepada Arsul Sani
- Bawono Kumoro: Keikutsertaan Arsul Sani di Sengketa PHPU Tak Perlu Dikhawatirkan Berlebihan
- Sahroni Menilai Kortas Tipikor Polri Akan Jadi Era Baru Pemberantasan Korupsi
- Komisi III DPR Apresiasi Kejagung Tetapkan Budi Said Jadi Tersangka Korupsi Penjualan Emas Antam