JPNN.com 
Komisi III Tak Sepakat Usulan Agus Rahardjo Soal Perppu KPK
Karena itu, Taufiqulhadi mengingatkan ketimbang Perppu, lebih baik KPK meminta pemerintah mengajukan draf revisi UU Tipikor. Dia mengatakan, presiden nanti bisa mengajukan surat presiden (supres), untuk melakukan pembahasan.
“Jadi, tidak perlu perppu, karena kalau perppu itu nanti sepihak,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK yang juga anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, pembahasan rancangan maupun revisi UU sebenarnya dilakukan oleh DPR bersama pemerintah.
Karena itu, kata dia, KPK dipersilakan menyampaikan ke pemerintah dan DPR terkait draf dan naskah akademik soal rancangan UU Tipikor tersebut.
“Nanti akan kami pelajari terlebih dahulu naskahnya di Komisi III DPR,” kata Masinton, Rabu (28/11).(boy/jpnn)
Teuku Taufiqulhadi menilai belum ada kegentingan dalam hal penumpasan rasuah di Indonesia sehingga eksekutif harus mengeluarkan Perppu KPK.
Redaktur & Reporter : Boy
- Jampidsus Sita 47.000 Ha Lahan Sawit Ilegal, Sahroni: Langkah Konkret Kembalikan Kerugian Negara
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- Sahroni Nilai Pertemuan Sespimmen Polri dengan Jokowi Kurang Pas, Begini Alasannya
- Habiburokhman Pastikan DPR Tetap Minta Masukan Masyarakat dalam Penyusunan RUU KUHAP
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Menganggap Kinerja KY Perlu Dievaluasi
